HUTAN SUMATERA DAN KALIMANTAN SUMBANG DEFORESTASI GLOBAL
Hutan Sumatera dan
Kalimantan termasuk dalam 11 wilayah di dunia yang berkontribusi terhadap lebih
dari 80% deforestasi secara global hingga tahun 2030.
Hal itu terjadi jika
dilakukan upaya pencegahan, data tersebut dirilis oleh organisasi lingkungan
WWF Indonesia, Selasa (28/04).
Selain dua pulau di
Indonesia, yang juga masuk dalam 'wilayah terdepan deforestasi' itu adalah
Amazon, Atlantic Forest dan Gran Chanco, Cerrado, Choco-Darien, Congo Basin,
Afrika Timur, Bagian Timur Australia, Greater Mekong, dan Papua Nugini.
Laporan
yang merupakan bagian terakhir dari WWF Living Forest Report,
menyebutkan lebih dari 170 juta hektar hutan diperkirakan akan hilang sepanjang
2010-2030, jika laju deforestasi tidak dihentikan.
Direktur Program Hutan
WWF Internasional, Rodney Taylor, menyebutkan sejumlah ancaman deforestasi di
wilayah-wilayah tersebut dalam kurun waktu sampai 2030, antara lain disebabkan
pembukaan lahan pertanian.
Hak
atas fotoULET
IFANSASTI GETTY IMAGES NEWSImage caption ptongan kayu hasil penebangan
liar di kawasan hutan di Riau Sumatera
"Pertanian
kemungkinan merupakan ancaman terbesar bagi hutan, kadang untuk peternakan,
pertanian skala besar untuk kedelai dan kelapa sawit, tetapi juga pelanggaran
yang dilakukan petani kecil atau orang membuka kebun atau ladang kecil ini yang
kita sebut sebagai kolonialisasi, juga untuk penebangan kayu yang berkelanjutan
seperti ilegal logging, perkebunan yang menghasilkan bubur kertas, juga
tambang," jelas Taylor.
Dalam laporannya WWF
memperkirakan sedikitnya lima juta hektar hutan terancam hilanng pada 2030,
dengan tutupan hutan di kawasan Kalimantan -termasuk di wilayah Indonesia,
Malaysia dan Brunei- hanya akan tersisa kurang dari seperempat pada 2020
dibanding luas saat ini jika terjadi pembiaran deforestasi.
Sementara hutan di
Papua Nugini dan Papua akan kehilangan sampai tujuh juta hektar jika rencana
pembangunan pertanian skala besar terwujud.
Pengawasan
kurang
Direktur Kebijakan dan
Transformasi WWF Indonesia, Budi Wardhana, mengatakan meski angka deforestasi
di Indonesia selama pengamatan 10 tahun terakhir ini menurun, tetap saja ada
kecenderungan meningkat.
"Secara rata-rata
selama 10 tahun kita mengumpulkan data deforestasi di Indonesia lebih banyak
terjadi di kawasan yang tidak untuk ditujukan bagi kehutanan, sebagian besar
untuk tujuan perkebunan infrastruktur, jadi bukan hal-hal yang berkaitan dengan
pembangunan kehutanan," jelas Budi.
WWF memperkirakan
peningkatan pertanian skala kecil juga akan menjadi penyebab utama deforestasi
di Indonesia.
Data WWF menyebutkan
42% perkebunan sawit dikelola petani skala kecil, dan 80% dari jumlah tersebut
merupakan petani swadaya yang tidak terkait dengan pengusaha serta cenderung
merambah kawasan lindung atau area yang menurut peraturan tidak diperuntukkan
untuk budidaya sawit.
Penelitian WWF selama
10 tahun menunjukkan laju deforestasi di hutan produksi juga cukup tinggi dan
13% kawasan lindung dan konservasi yang ikut terdeforestasi yang kemungkinan
disebabkan karena minimnya pengawasan.
Moratorium
dilanjutkan
Pemerintah menyatakan
telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah laju penggundulan hutan, dengan
melanjutkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara ijin pengelolaan
hutan dan lahan gambut yang diterapkan sejak masa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono 2011 lalu.
Selain itu juga
ditempuh upaya memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Kepala Pusat Humas
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eka W Soegiri mengatakan aspek
pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan memberikan akses pada masyarakat
untuk masuk ke kawasan hutan denga harapan masyarakat ikut melindungi hutan.
"Kalau kawasannya
kawasan lindung Taman Nasional dan konvervasi itu pemerintah yang bertanggung
jawab, nah apa upayanya keamanan penegakan hukum, lainnya adalah
mengikutsertakan masyarakat dengan memberikan akses ke hutan tetapi tidak ikut
memiliki namanya Hutan Kemasyarakat, Hutan Tanaman Rakyat, kira-kira sudah 17
juta lebih kawasan hutan yang dikelola seperti itu," Jelas Eka.
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan juga mengatakan kebijakan yang diterapkan adalah
Pengurangan Emisi dari Deforestasi serta Degradasi Hutan atau REDD+.
Sementara WWF menilai,
kebijakan pemerintah untuk deforestasi masih terhambat masalah pelaksanannya.
#YUSHARIANA YAHYA
0 Comments